Infografis
Suara.com - Pemerhati Sosial dan Politik Jhon Sitorus menyebut elite Partai Gerindra kekinian terlalu sopan terhadap koruptor. Hal ini setelah ada wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan pelaku tindak pidana korupsi jika mengembalikan uang negara yang diambil.
"Ada apa dengan partai ini? Kok terlalu sopan kepada koruptor?," ujar Jhon dikutip Suara.com setelah mengkonfirmasi dari akun x pribadinya @JhonSitorus_18, Sabtu (28/12/2024).
Awalnya Jhon mengungkap wacana Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mau mengampuni koruptor. Kemudian ada Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang juga kader Geirndra menilai hal tersebut jika diterapkan tidak melanggar hukum.
Kemudian Ketua Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Habiburokhman seolah pasang badan jika ada pihak yang krritik hal tersebut.
Baca Juga: Periksa Anggota DPR, Heri Gunawan Ngaku Dicecar Penyidik KPK soal Dana CSR BI
"Presidennya dari Gerindra, Menkumhamnya juga dari Gerindra, yang paling ngotot mengampuni koruptor juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Habiburokhman," kata dia.
"Kenapa koruptor harus diampuni dengan cukup mengembalikan uang negara yang dikorupsi saja?," lanjut Jhon.
Sebelumnya Prabowo mengemukakan bahwa orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang sedang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan, jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
"Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," kata Prabowo.
Baca Juga: Pengampunan Koruptor Ancam Target Ekonomi Prabowo 8 Persen
Menurut kepala negara, cara pengembalian uang rakyat yang dicuri itu bisa dilakukan secara diam-diam. Asal, Prabowo menekankan, para koruptor benar-benar mengembalikan semua uang rakyat yang mereka curi.
"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan," kata Prabowo.
Kata Menteri Hukum
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terbaru menegaskan bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan pelaku tindak pidana korupsi jika mengembalikan uang negara yang diambil tidak melanggar hukum.
Hal tersebut dia sampaikan sekaligus merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut Prabowo bisa melanggar pasal 55 KUHPidana jika memaafkan koruptor.
“Karena itu, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dicerat dengan pasal 55 KUHPidana,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa presiden memiliki hak untuk memberi amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Supratman juga mengatakan secara hierarki hukum, KUHPidana berada di bawah UUD.
