Scroll untuk membaca artikel
News / Nasional
Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:05 WIB
Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kepulauan Bangka Belitung Ir. Fadillah Sabri. (ANTARA/Aprionis)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kepulauan Bangka Belitung, Fadillah Sabri, mengatakan 15 persen mahasiswa di Kepulauan Babel tidak membayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP).

Fadillah menyebut penyebabnya karena perekonomian masyarakat menurun dampak permasalahan pertimahan di daerah itu.

"Ini menandakan bahwa perekonomian Babel tidak sedang baik-baik saja," kata Sabri di Pangkalpinang, Sabtu (28/12/2024).

Pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung kata Sabri, kekinian tidak dalam baik-baik saja. Ini karena adanya dampak penurunan usaha masyarakat sektor pertambahan bijih timah.

"Setiap tahun seluruh mahasiswa di perguruan tinggi di Kepulauan Babel ini mengalami kesulitan membayar uang kuliah, di mana setiap semester genap 10 hingga 15 persen tidak membayar SPP," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kepulauan Babel pada 2024 ini terendah di Indonesia, sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi penghasil bijih timah terbesar di Indonesia ini.

"Untuk pembangunan sarana fisik saja Kepulauan Babel sangat minus hanya Rp60 miliar, sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Babel ini adalah kunci pembangunan di daerah ini," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Insani menyebutkan industri pengolahan timah masih mendominasi perekonomian Kepulauan Babel.

Ia mengatakan sektor industri pengolahan timah lima tahun kedepannya masih mendominasi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

Baca Juga: Fakta PAUD Yuni Shara: SPP Cuma Rp3.500 per Bulan, Wali Murid Bisa Bayar Pakai Sayur atau Buah

"Dalam dua tahun terakhir ini perekonomian Kepulauan Babel terpuruk, bahkan pada 2024 ini hanya tumbuh 0,18 persen dan terendah di Sumatera sebagai dampak penegakan hukum korupsi tata niaga pertimahan," katanya. (Antara)

Load More