Suara.com - Greenpeace Indonesia meyakini pemerintah era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menjalankan berbagai proyek secara ugal-ugalan. Kondisi tersebut memungkinkan karena saat ini tak ada oposisi dalam pemerintahan.
Koordinator Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid mengatakan, oposisi penting dalam pemerintahan sebagai penyeimbang. Tanpa itu, kubu penguasa akan menjalankan berbagai kebijakan secara semena-mena.
"Kemudian kekhawatiran yang lain adalah secara politik, gak ada kekuatan penyeimbang dari pemerintahan Prabowo-Gibran kalau kami melihat formasinya di parlemen," ujar Khalisah kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).
Ia menyebut Joko Widodo alias Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden sudah terkesan besar kepala karena tak adanya oposisi. Ia khawatir hal serupa akan kembali terulang di pemerintahan saat ini.
"Ini sebenarnya juga, kan presiden Jokowi itu besar kepala dan merasa selalu di atas angin karena memang gak ada kekuatan penyeimbang. Gak ada oposisinya. Sekarang kalau kami lihat di parlemen, DPR itu KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus gitu ya, selain PDIP," ungkapnya.
Tanpa adanya oposisi, kepala negara akan menjalankan berbagai proyek ambisius yang nantinya bisa saja berdampak kepada rakyat. Perlawanan dari para aktivis dan masyarakat sipil juga tak akan memberi pengaruh lantaran tak didukung kekuatan politik.
Jadi menjalankan roda pemerintahan dengan target-target dan kebijakan ekonomi yang sangat ambisius dan kita prediksi akan ugal dugalan, dengan tanpa adanya kekuatan penyeimbang di parlemen," jelasnya.
"Itu kita akan membayangkan bagaimana akan semakin presiden ini akan semakin menganggap dirinya punya kekuatannya besar," tambahnya.
Karena itu, organisasi masyarakat sipil akan punya peranan penting untuk mengakomodir perlawanan rakyat terhadap berbagai proyek yang ugal-ugalan nantinya.
"Di sinilah peran-peran CSO juga menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi kelompok penyeimbang dari pemerintahan, karena bahaya sekali gitu. Demokrasi kita akan sangat berbahaya kalau tidak ada kekuatan penyeimbang gitu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Kena Pasal, Menkum Supratman Balas Begini
-
Menkum Supratman Tegaskan Tak Ada Koruptor yang Terima Amnesti dari Presiden Prabowo
-
Prabowo Dikritisi Mau Ampuni Koruptor, Habiburokhman Pasang Badan Sebut Mahfud MD Orang Gagal
-
Dulu All In Prabowo-Gibran, Kini Ribuan Buruh Sritex Bakal Berteriak di Depan Istana Demi Perjuangkan Nasib
-
Klaim Pengerjaan Sudah 98,55 Persen, Gibran Sebut Proyek Bendungan Jlantah Demi Hadapi Tantangan Global
Terpopuler
- Heboh Pameran Lukisan Yos Suprapto Dibatalkan, Jokowi: Itu Kreativitas yang Harus Dihargai
- Komisi III DPR RI Kecolongan! Mantan Istri Yudi Ungkap Tak Ada Kasus Pemerkosaan
- Harga Emas Antam Tiba-tiba Naik Jadi Rp1.528.000/Gram Hari Ini
- Kalahkan Singapura, Satu Kaki Vietnam di Final Piala AFF 2024
- 6 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Memori 256 GB Terbaik Desember 2024
Pilihan
-
Heboh Pameran Lukisan Yos Suprapto Dibatalkan, Jokowi: Itu Kreativitas yang Harus Dihargai
-
Komisi III DPR RI Kecolongan! Mantan Istri Yudi Ungkap Tak Ada Kasus Pemerkosaan
-
Tragedi di Desa Miau Baru: Pemilik Kebun Sawit Ditemukan Tewas, Diduga Dibunuh
-
Budaya Dayak Hiasi Desain Rp 1 Triliun Istana Wapres di IKN
-
Rp 2,7 Triliun ULE Disiapkan BI Kaltim untuk Natal dan Tahun Baru 2025
Terkini
-
One Way Puncak Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Selama Liburan Nataru 2024-2025
-
Kaleidoskop 2024: Metamorfosis Kurikulum Pendidikan, Hapus Jurusan di SMA Hingga Rencana Mapel AI
-
ISESS Desak Polisi Pemeras Penonton Konser DWP Dipecat dan Diproses Pidana
-
Deportasi Besar-besaran Era Trump: 18.000 Warga India Terancam!
-
Kondisi Aman di Suriah? 18.000 Pengungsi Pulang Kampung dari Yordania usai Assad Lengser
-
Berkomitmen Cegah Gratifikasi, Ini yang Dilakukan Kepala BP Haji
-
Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur, Lima Aparatur PN Surabaya Disanksi Berat
-
Wamen BUMN Ikut Pantau, Kakorlantas: Alhamdulillah Puncak Arus Mudik Natal Sudah Terlewati
-
Happy Ending! Ipda Rudy Soik Tidak Jadi Dipecat dari Kepolisian
-
Satu Mahasiswa Terluka Dipentung Aparat Saat Aksi Tolak PPN 12 Persen di Kawasan Patung Kuda