Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, menilai bahwa penggunaan kompor listrik dapat membawa dampak luas bagi konsumsi energi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi LPG 3 kilogram/kg yang selama ini membebani anggaran negara.
"Kebijakan alat masak listrik, saya kira itu ide yang bagus. Apalagi jika kita lihat dari sisi keekonomiannya, ini tidak memberatkan masyarakat," ujar Eddy seperti dikutip, Jumat (6/12/2024).
Eddy menuturkan, bahwa penggunaan kompor listrik memiliki penyerapan listrik yang efisien dan memberikan kontribusi positif terhadap anggaran negara, terutama dalam mengurangi atau menekan subsidi energi.
"Subsidi impor LPG 3 kg saat ini mencapai sekitar Rp93 triliun per tahun. Dengan mengganti ketergantungan tersebut menggunakan kompor listrik, saya rasa ini adalah ide yang patut dihidupkan kembali," beber dia.
Eddy mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan transisi energi tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. “Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan kami siap memberikan dukungan penuh,” tegasnya.
Penggunaan kompor listrik tidak hanya membawa manfaat ekonomis, seperti biaya operasional yang lebih rendah bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan.
Kompor listrik dinilai mendukung diversifikasi energi dengan menggantikan LPG impor menggunakan energi listrik yang melimpah di dalam negeri. Langkah tersebut diyakini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain manfaat ekonomis, inisiatif tersebut juga dipandang sebagai langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, transisi ke kompor listrik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara.
Baca Juga: Proyek Strategis Nasional Terminal LPG Bima Selesai, Perkuat Distribusi LPG untuk Masyarakat NTB
Berita Terkait
-
Kasus Oplos LPG 3 Kg ke Tabung Non Subsidi Terungkap, Pertamina Patra Niaga JBB Apresiasi Kepolisian
-
Pendaftar LPG 3 Kg Capai 57 Juta NIK, Pertamina Patra Niaga Terus Upayakan Subsidi Tepat Sasaran
-
Cek Fakta: 2026, Subsidi Gas LPG 3 Kg Bakal Diganti Uang Tunai
-
Pemerintah Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT
-
SPBE Diduduki OTK, Distribusi Gas 3 Kg di Kalideres Terhenti Bikin Perusahaan Rugi
Terpopuler
- Akses ke IKN Terbatas: Jalan Retak, Kendaraan Berat Kena Pembatasan, Sistem Buka Tutup Aktif
- Akhir Tahun Berisiko, BMKG Berau Prediksi Pasang Tertinggi 31 Desember
- Ekonomi Kaltim Bertumpu pada Pengembangan Klaster Industri di IKN, Kok Bisa?
- Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Perbandingan Harganya Beras Lokal
- Oknum ASN Positif Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kota Bontang
Pilihan
-
Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Perbandingan Harganya Beras Lokal
-
Kok Bisa Langganan Netflix Hingga Spotify Kena PPN 12 Persen? Begini Penjelasannya
-
Pasca Putusan Pailit Inkrah, Bos BNI Ungkap Nasib Utang Rp374 Miliar di Sritex
-
Kantornya Digeledah, OJK Jalani Proses Pemeriksaan KPK
-
Batu Kerikil Sritex Demi Tak Kibarkan Bendera Putih
Terkini
-
Budget Rp10.000! Daun Kelor Jadi Opsi Menu Program Makan Bergizi Gratis
-
Jelang Akhir Tahun Pengiriman Paket Logistik Diperkirakan Meningkat
-
UMKM Hadapi Tantangan Berat dalam Transformasi Digital
-
Fitur Uang Palsu UIN Alauddin Makassar Canggih, Sulit Dibedakan dengan Uang Asli
-
Harvey Moeis Dipenjara, Aset Mewah Sandra Dewi Ikut Disita Senilai Rp33 Miliar
-
Aset Keuangan Syariah Diramal Capai Rp 3.430,9 Triliun
-
ANTV PHK Massal, Wamenaker: Lapor Saya!
-
Bayar Kredivo Kini Bisa Lewat DANA, Ini Caranya
-
Harvey Moeis Minta Aset Sandra Dewi Dikembalikan, Benarkah Hasil Keringat Sendiri?
-
Hingga H-3 Natal, 205.777 Orang Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera